Kalau bolos, bisa terancam dipecat. Jenis. kewenangan Mutasi PNS; b. kemnaker. Mutasi PNS; d. yang mengatur tentang tatacara mutasi. Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan dengan keputusan mutasi oleh pejabat berwenang sesuai denganRuang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. Mutasi dapat berjalan krn persetujan dari dua belah pihak antar pemerintah daerah/antar Instansi atau penunjukan langsung dari pimpinan Instansi tersebut. pns - mutasi . 2021/NO. PERSYARATAN MUTASI KELUAR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi; b. Sebagaimana diketahui, aturan terbaru terkait kepangkatan PNS ini tertuang dalam. Dalam aturan tersebut, guru diperkenankan untuk pindah atau mutasi antarsekolah setelah 4 tahun bertugas di sekolah asal. PNS yang mengajukan mutasi Antar Satuan Kerja Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus. 61 Tahun 1958, UU No. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan Peringatan Pencatatan dan Pendataan. PNS bisa mengajukan mutasi sesuai dengan aturan berlaku (Foto: Ist) JAKARTA, iNews. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi dalam pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang melalui mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil. 5, BN. Mengacu pada Perka BKN No. [ Download] Kep. 00 WIB,. Gaji PNS 2023 Berikut adalah rincian gaji PNS untuk golongan I hingga IV menurut 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. JAKARTA, WARTAPEMERIKSA -- Pengelolaan mutasi pegawai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020. [ Download] PP No. (2) Mutasi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang. Bagian Kedua Mutasi Oleh Organisasi. Sebelumnya, dalam pasal 5 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN tertulis bahwa pegawai otorita IKN terdiri dari ASN yang merupakan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun jika melihat kembali ke UU ASN, PNS yang notabene merupakan Pegawai ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di Pasal 23 UU ASN: Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara. Mutasi PNS dalam satu Provinsi. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Uraian lebih lanjut dari Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan dituangkan dalam bentuk Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. - Keputusan Kepala BKN No. "Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas PNS dan. 58, BN Tahun 2019/NO 1034, PERATURAN. 5 Tahun 2019, Permendagri No. PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal 1. tirto. PELAKSANAAN SELEKSI MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan, penataan, pengembangan karier serta a. DASAR HUKUM UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan BKN Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peaturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasipada ayat (1), dilakukan melalui proses Mutasi PNS. Seleksi Mutasi Masuk. JAKARTA, KOMPAS. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi 4. Kalau kita PNS biasa ya paling sekedar membaca dan memahami sedikit. Bentuk. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian Dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Tipikor. Ruang lingkup peraturan gubernur ini adalah meliputi: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri Sipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian. Pasal 5 (1) Pejabat pengelola Belanja Pegawai bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan perekaman atau perubahan elemen data berdasarkan dokumen kepegawaian atau dokumen lainnya yang mengakibatkan perubahan atau mutasi data. Persyaratan 1. Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 8. Aturan ini sebelumnya tidak berlaku di pp 11/2017. Mutasi PNS. 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara. Penyusunan Rancangan Awal Pedoman ABK PFM Data Dukung : 1. 13 tahun 2003 Tentang Juknis Pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2008, PP No. mutasi yaitu: a. (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka I perlu memperhatikan aspek sebagai berikut: a. Mutasi PNS; Pengangkatan dalam Jabatan Struktural; Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional; Peninjauan Masa Kerja (PMK). 2021/No. Mencabut : PP No. grobogan, serta pegawai negeri sipil instansi pusat dan. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional July 8, 2023; PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah June 27, 2023; Tata Cara Pindah Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Daerah June 26, 2023SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2022. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan; b. 58 Tahun 2019. . Banyak sekali teman-teman bertanya seputar permasalahan mutasi pegawai negeri sipil terutama tentang peraturan atau dasar hukum yang melandasinya. Ditegaskan dalam peraturan ini, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan. sebagai pedoman dalam proses Mutasi PNS; dan d. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat UU No. Aturan mengenai mutasi PNS terdapat dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. Ruang lingkup mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. 23 Tahun 2014, UU No. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018. Perbedaan antara manajemen PPPK dan manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil seperti pengangkatan, promosi, mutasi, dan pensiun PNS. 9. Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian dari BKN Peraturan Kepegawaian dari KemenPAN & RB Pergub Kepegawaian Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Surat Edaran Sekda Prov. "Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 276 huruf c, berlaku sejak. U. Persyaratan Pelayanan : 1. ID - Berikut aturan baru ASN yang rencananya akan segera diterapkan paling lambat 2023 mendatang mengatur tentang mutasi PNS. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2). id. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan. Aturan tersebut diunggah secara lengkap di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (4/5/2022). Pelaksanaan Mutasi; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Mutasi PNS dari dan ke Pemerintah Kota Padang Panjang; b. KOMPAS. Perlu diketahui, terdapat enam jenis mutasi PNS, yaitu: 1. MUTASI. Dasar Hukum Kebijakan Rotasi Mutasi Pns. 5 Tahun 2019, Permenaker No. Mutasi atas kepentingan dinas; dan/atau b. “Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN ini. Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. jenis dan klasifikasi Mutasi PNS; Latar Belakang. Jenis. PERSYARATAN MUTASI PNS . E. Unduh PDF. Mutasi pindah antar perangkat daerah; Pasal 3 Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara selektif dengan memperhatikan. Perlu diketahui, terdapat enam jenis mutasi PNS, yaitu: 1. 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan. Di dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS mengatur, PPK dilarang mengganti PPT selama dua tahun terhitung sejak pelantikan PPT tersebut. ID : 7 HLM. Ruang lingkup mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat. mutasi atas. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Salah satu kewenangannya adalah mutasi dan pengangkatan seorang pejabat, dimana kewenangan tersebut menjadi salah satu “power” seorang Petahana, yang mana apabila tidak dipagari dengan aturan. mutasi PNS antar-Instansi Pusat 6. 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar -Instansi Pusat dilakukan dengan. Glosarium. PERATURAN BKN NO. pola karier; c. Aturan cuti PNS terbaru yang dikeluarkan oleh BKN tertuang dalam Peraturan BKN No. Pindah atau mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 30 Tahun 2014, PP No. id - Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Ibtri Rejeki mengatakan berkaitan dengan mutasi pegawai negeri sipil (. Revisi aturan tersebut lebih menjamin serta menguatkan pengembangan karier dan kompetensi PNS. - Pergub 78 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur. Beranda. Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu). Kesanggupan memenuhi komitmen tersebut ditandatangani peserta seleksi saat. Aba mengemukakan, Kementerian PANRB saat ini tengah melakukan uji rancangan revisi Peraturan MenPANRB 13/2019 tentang Pengusulan, Penetpan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi 3. Selanjutnya Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyatakan bahwa Pola Karier PNS dapat berbentuk: a) horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT; b) vert i kal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan c) d i agonal, antar kelompok JA, JF. mutasi PNS antar-Instansi Pusat 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen resmi yang mengatur tentang jenis, bentuk, isi, dan tata cara penyusunan naskah kepegawaian PNS. 2. JENIS MUTASI 1. Ruang lingkup mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, maka dalam melaksanakan promosi dan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DaerahProses mutasi PNS saat ini sedang menjadi isu hangat di kalangan PNS dan pendukungnya, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan - Halaman all. Mengenai mutasi PNS diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Lebih Dari 1 (Satu) Tahun. mutasi atas. yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara. Tahun. (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Mutasi PNS kabupaten/kota dalam satu provinsi. (3) Mutasi . BKN kembali menjalankan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, pasal 190 sampai pasal 197 tentang mutasi pegawai negeri sipil (PNS). Keseluruhan mekanisme teknis pengajuan mutasi, mulai dari perencanaan, persyaratan/ketentuan pengajuan mutasi, sampai dengan batas kewenangan persetujuan mutasi itu telah diatur di dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara. BAB II PERENCANAAN Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyusun. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi. Apalagi sesuai aturan pemerintah memang menerapkan adanya kebijakan mutasi PNS pada pegawai umumnya berupa pemindahan, perubahan susunan keluarga, pengangkatan, hingga pemberhentian. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah. Mutasi PNS dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan. 19, BN. Merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Surat Edaran BKN No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. TENTANG. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugasSebagai pedoman bagi BAPETEN dalam melakukan proses mutasi PNS di internal BAPETEN, mutasi PNS BAPETEN ke Instansi Pusat lain atau Instansi Daerah, dan mutasi PNS dari Instansi Pusat lain atau Instansi Daerah ke BAPETEN. 22/2021, secara virtual, Jumat (09/07). T 25. Referensi Persyaratan Mutasi PNS Non Dosen menjadi Dosen. merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini2. Dasar Hukum Kebijakan Rotasi Mutasi Pns. Dalam peraturan ini dijelaskan ada 6 jenis mutasi, antara lain : mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah; mutasi PNS antar kabupatan/kota dalam satu provinsi; mutasi PNS antar kabupatan/kota antar provinsi, dan antar provinsi; mutasi. PERMENDAGRI DAN PERATURAN BKN . Beberapa ketentuan pasal yang. SIMULASI MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI SIMULASI I Sdri. id. Jateng Rekap Data dan Hukuman Disiplin Buku Petunjuk Pelayanan Kepegawaian Prov. Penyelenggara Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS Sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. kemkes. PNS Tak Bisa Lagi Asal Pindah. Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2. Nah sekarang kita akan melihat peraturan manajemen PPPK di PP No. penetapan surat keputusan Mutasi PNS oleh Kepala BKN. 2 Lokasi Kerja Yang Jauh. Ketentuan Umum 2. Mutasi atas permintaan sendiri. ABSTRAK: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. "Mengikuti suami bisa sebagai salah satu alasan, tetapi tergantung PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) apakah mengabulkan permintaan PNS tersebut, disetujui atau tidak. (5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi dalam satu provinsi: I. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi 4. 2022. Download Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan sikap dan perilaku positif sebagai peserta diklat teknis mutasi kepegawaian PNS padaSelain proses mutasi kepegawaian berdasarkan jenis-jenis mutasi, mutasi juga dapat dilakukan atas dasar pengajuan PNS sendiri. Unduh PDF. go. mutasi pns. Peraturan BKN yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BKN pada tanggal 4 April 2019. Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. ABSTRAK: a. bahwa seorang PNS tidak boleh mengajukan dengan alasan pribadi setidaknya selama 10 tajun setelah diangkat menjadi PNS. Mungkin sulit dipahami bagi kita PNS karena Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 pada dasarnya ditujukan bagi pemangku kebijakan. mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain; b. 5 tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-intansi pusat dan instansi daerah, dank ke perwakilan negara Indonesia di luar. Tata cara yang harus dilalui PNS yang ingin mengundurkan diri tercantum dalam Pasal 6 huruf a yang berbunyi, “Permohonan berhenti sebagai PNS/calon PNS diajukan secara tertulis kepada presiden melalui PPK ( Pejabat. Terkait kebijakan Penilaian Prestasi Kerja tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. (1), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri. Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi PNS, Ombudsman Sebut Tak Ada Mekanisme Kontrol Mutasi. Mutasi PNS, Begini Aturan Mainnya. peraturan disiplin PNS atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Pimpinan Unit Kerja asal; - 8 - f. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan APratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 27 Tahun 2021 pasal 52. T. (1) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan dengan melihat kebutuhan PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang di miliki PNS.